PERJUANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT

LATAR BELAKANG PERJUANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT

     

Konflik antara Indonesia dan Belanda berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Atas jasa PBB diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda 23 Agustus – 2 November 1945.

      Dari konfrensi tersebut dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Bela nda. Selain itu disepakati pula masalah Irian Barat akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya , permasalahan Irian Barat tak kunjung usai. Belanda selalu menolak ketika diajak berunding untuk membicarakan masalah Irian Barat. Berbagai cara diplomatik dilakukan agar Belanda segera membebaskan Irian Barat namun selalu gagal. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1969 ketika akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat setelah terjadi insiden bersenjata.

PERJUANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT

     

Menanggapi hal tersebut, timbul usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950-1969. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata.

1. USAHA DIPLOMASI

Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat dilakukan secara damai. Pada bulan Maret 1950 , Indonesia dan Belanda membentuk komite bersama untuk masalah Irian Barat. Namun komite tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pemerintahan Belanda dengan persetujuan parlemennya kemudian memasukan Irian Barai ke dalam wilayah Kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Tindakan Belanda ini memunculkan protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia menyatakan pembatalan terhadap misi militer Belanda pada bulan April 1953.

      Pemerintah Indonesia terus berusaha mencari dukungan internasional agar dapat menekan Belanda. Salah satunya melalui Konfrensi Asia-Afrika(KAA). Dalam KAA di Bandung 18-24 April 1955,pihak Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA.

      Usaha untuk menekan Belanda juga dilakukan melalui organisasi PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja tidak berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Belanda selalu saja meyakinkan anggota PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda , yakni dalam lingkup Uni Indonesia Belanda. Hal ini mendapat dukungan terutama dukungan dari negara anggota Nato dimana Belanda juga menjadi salah satu anggotanya. Akibatnya , resolusi tentang Irian Barat pun gagal memperoleh suara mayoritas.

      Indonesia pun secara sepihak membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang dikukuhkan melalui UU No. 13tahun 1956. Dengan pembatalan tersebut, Indonesia tidak lagi terjalindalam ikatan khusus dengan Belanda, termasuk dalam masalah Irian Barat. Indonesia lalu membentuk provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu (Halmahera). Gubernur pertama Irian Barat adalah Zainal Abidin Syah yang adalah  Sultan Tidore.

      Sementara situasi di Indonesia , sikap anti Belanda terus meningkat. Rakyat Indonesia menggelar rapat-rapat umum untuk menggalang dukungan terhadap Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 berlangsung rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini berlanjut dengan aksi pemogokan yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia juga melarang perusahaan penerbangan KLM untuk mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terjadi pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.23 thun 1958. sampai akhir tahun 1958, semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah di nasionalisasikan. Pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan diplomatik dengan Belanda. Pemerintah juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai organisasi untuk  menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia guna membebaskan dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

2. KONFRONTASI BERSENJATA

Indonesia memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet(Rusia). Pada Desember 1960, pemerntah Indonesia mengutus Jendral A.H. Nasution sebagai Mentri Keamanan Nasional / Kasad ke Moskow. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet. Indonesia juga mendekati India, Pakistan , Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis dengan tujuan agar negara-negara tersebut tidak akan memberikan dukungan terhadap Belanda jika perang benar-benar terjadi.

      Dalam sidang umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB U Thant, meminta kesediaan Ellsworth Bunker seorang diplomat AS untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul agar Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Indonesia menerima usul tersebut dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Belanda sebaliknya hanya akan menyerahkan wilayah Irian Barat kepada perwakilan PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Bahkan tanpa sepengetahuan PBB Belanda membentuk negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, Benda juga menambah kekuatan militernya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman.

      Bertepatan dengan Agresi Belanda II yang ke-13 pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun-alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isinya adalah:

1.      Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial Belanda.

2.      Kibarkan Sang Saka Merah Putih diseluruh Irian Barat.

3.      Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

      Tanggal 11 Januar 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala. Tugas Komando Mandala sebagai berikut:

• Menyelenggarakan oprasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Meliputi penyusupan (infiltrasi), eksploitasi dan konsolidasi.
• Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Baik berupa tentera reguler,sukarelawan, dan berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya.

      Melihat situasi ini, Ellsworth Bunker mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isinya antara lain penyerahan Irian Barat kepada Indonesia, setelah sekian tahu memberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tetep dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri, untuk mrnhindari bentrok diadakan masa-masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

      Rencana Bunker diterima oleh Indonesia namun ditolak oleh Belanda. Sikap keras Belanda mendorong Indonesia menggelar Oprasi Jayawijaya. Dalam situasi panas ini, terjadi pertempuran laut Aru yang melibatkan tiga kapal terpedo AL RI, yakni Macan tutul, Macan Kumbang, dan Macan Harimau dengan kapal perusak serta Fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran ini kapal Macan Tutul tenggelam berama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno , dan awak kapl lainnya. Pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman Irian Barat.

      AS khawatir konflik antara Belanda dan Indonesia akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. AS kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dengan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann.

Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang:

• Penghentian permusuhan.
• Paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasan dari pemerintahan Belanda. Sejak saat itu bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB.
• UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil ataupun militer.
• Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
• Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963.
• Bendera Indonesia mulai dikibarkan 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA mulai tanggal 1 Mei 1963.
• Tahun 1969, diadakan penentuan pendapat rakyat atau Pepera (Ascertainment of the Wishes of the People).
• Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT ( PEPERA )

     

Sesuai dengan kesepakatan New York, pada 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui 3 tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969.

      Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari RI. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi memjadi provinsi ke-26 RI. Dengan nama provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januari 200, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua