Bobroknya Pemerintahan Kita Saat Ini?

Pada tahun 2012, LSM Fund for Peace menempatkan Indonesia sebagai Negara gagal. Berdasarkan survei Fund for Peace tentang failed state index (FSI), Indonesia mendapat status buruk pada dua indikator yaitu Demographic pressure dan group grievance. Demographic pressure atau tekanan demografi, seperti bencana alam, penyakit, dan polusi. Sedangkan group grievance antara lain adanya diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap etnis.

Dalam indeks negara gagal (FSI) 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam kategori tersebut, RI masuk kategori negara dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. Indonesia masih jauh tertinggal dibanding Singapura, yang berada di posisi ke-157 dengan skor 35,6. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-110 dan Thailand di peringkat ke-84 dengan skor 77.

Memang tidak dapat disangkal lagi bila Indonesia dimasukkan ke dalam kategori Negara gagal melihat dua indikator tersebut. Walaupun banyak pihak yang meragukan kredibilitas lembaga Fund for Peace sehingga mereka menganggap bahwa tidak benar Negara Indonesia masuk ke dalam Negara gagal. Padahal kenyataannya memang seperti itu. Terlebih lagi jika kita mengulas kembali mengenai group grievance yaitu diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap etnis. Ini sangat banyak kasusnya di Indonesia. Bangsa Indonesia sering mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Yang lebih merasakannya adalah kaum minoritas. Berbeda agama,berbeda suku dijadikan sebagai masalah. Lebih kecil lagi yaitu berbeda cara beribadah saja dijadikan konflik antara dua kubu hingga menyebabkan terjadinya pembakaran tempat ibadah. Ini sangat miris. Yang lebih menyakitkan lagi adalah sikap abai pemerintah yang seolah-olah konflik tersebut “hal biasa”.

Harusnya yang lebih disorot adalah pemerintah. Saat ini pemerintah tidak berpihak lagi kepada rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. kaum bangsawan dan pemilik modal. Kini pemerintah tidak lagi bersahabat dengan rakyat tetapi menjadi musuh rakyat sebab pejabat-pejabat pemerintahan mengambil hak yang harusnya diberikan kepada rakyat. Ketika rakyat bergolak menuntut haknya pemerintah bersikap acuh tak perduli.

Dalam pandangan pemerintah modern, pemerintah itu dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak untuk melayani dirinya sendiri. Tetapi teori hanya lah sebuah teori, sangat berbeda dengan kenyataannya. Buktinya adalah banyaknya pemberitaan mengenai pejabat pemerintah yang korupsi berratus-ratus juta hingga milyaran. Uang yang harusnya digunakan untuk pembangunan Negara diembat demi kepentingan perut dan kekuasaan. Disisi lain, para koruptor itu banyak yang tidak tersentuh oleh proses hukum. Lihat pula proses persidangan para koruptor kakap di pengadilan yang seolah-seolah disengaja untuk “lamban”. Nanti, kalau rakyat sudah tidak menyimak kasus itu, hakim akan menjatuhkan vonis ringan. Disinilah kinerja pemerintah sebagai penegak hukum diragukan.

Selain itu mengenai kesejahteraan rakyat, apalagi, inilah yang paling buruk saat ini. Dulu sudah ada kaya dan miskin, tetapi jurang pemisahnya belum terlalu dalam. Sekarang, sejak pemerintah doyan menggunakan resep neoliberal, kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi sungguh luar biasa. Bayangkan, kekayaan 43 ribu orang terkaya di Indonesia itu setara dengan kekayaan 140 juta penduduk.

Kekayaan alam kita, yang sejak dulu dikenal sangat melimpah, tidak menjadi senjata memakmurkan rakyat. Sebagian besar kekayaan alam itu, seperti minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, bauksit, dan lain-lain, sudah berpindah tangan ke sejumlah perusahaan asing. Bahkan, demi mempermudah proses penyerahan kekayaan alam itu kepada pihak asing, pemerintah daerah diberi lisensi bernama “Ijin Usaha Pertambangan”. Jadinya, seperti dikatakan orang, diperkirakan 90% dari keuntungan eksplorasi SDA itu diangkut keluar negeri, sedangkan 10% sisanya masuk ke kantong penguasa.

Jika ada orang yang berpendapat “Mengapa pemerintahan kita tidak otoriter saja? Banyak Negara otoriter yang maju”. Menurut saya, jika menerapkan hal itu sama saja kita bunuh diri. Mengapa? Karena di Negara kita, yang saat ini menerapkan sistem demokrasi, para pejabatnya banyak yang melakukan korupsi dan sebagainya. Jika kita menjadikan Negara kita sebagai Negara otoriter maka rakyat jelata tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sebagai rakyat tidak dapat menuntut pemerintah. kita sebagai rakyat hanya akan ditindas. Oleh karena itu, kita sebagai harus mengontrol kinerja pemerintahan kita agar pemerintah kita bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dan juga lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.